• SMP NEGERI 13 BOGOR
  • CHERIA ( Cerdas, Higienis, Enerjik, Responsif, Inovatif, Adaptif )

HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah. Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat akan menjadi sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong  semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangandan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Barat sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah.

Selain itu, Hari Jadi Provinsi Jawa Barat merupakan sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, kedudukan, wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, dan urusan pemerintahan sebagai tanda dimulainya pemerintahan Daerah. Untuk menelusuri proses penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, saresehan dan studi komparasi yang melibatkan sejarawan, pakar hukum administrasi negara, pakar ilmu pemerintahan, pemuka masyarakat, pemuka agama dan seluruh stakeholders untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah.

Keberadaan Provinsi Jawa Barat merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai dengan perkembangan zaman. Kajian mengenai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sejak tahun 1989, yang selanjutnya dilakukan kembali pada tahun 2003. Hasil Saresehan “Ngaguar Titimangsa Jawa Barat” pada pertengahan tahun 2010 telah merumuskan tanggal 1 Januari 1926,
19 Agustus 1945 dan tanggal 4 Juli 1950 sebagai usulan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, dengan landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

Tanggal 1 Januari 1926. Berdasarkan data sejarah (Staatsblad 1925/378 tanggal 14 Agustus 1925), Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi   pertama yang dibentuk di wilayah Indonesia (Hindia Belanda). Pembentukan Provinsi Jawa Barat atau nama resminya yaitu “West Java Provincie” bagi kalangan orang Belanda atau Pemerintah Hindia Belanda, dan “Pasundan” bagi kalangan Bumiputera, dimaksudkan untuk melaksanakan janji Pemerintah Kerajaan Belanda yang akan memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di Hindia Belanda. Berikutnya, baru dibentuk Provinsi Jawa Tengah (Midden-Java Provincie) dan Provinsi Jawa Timur (Oost-Java Provincie).

Setelah Perang Dunia I, masyarakat Hindia Belanda, baik Golongan Pribumi maupun Golongan Eropa merasakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi kurang

memuaskan. Hal ini antara lain disebabkan karena dana yang diserahkan kepada Dewan- dewan Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah sangat minim, disamping itu kewenangan yang dapat dijalankan juga sangat terbatas.

Oleh karena itu, timbul tuntutan pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang otonomi pemerintahan, yang memuncak setelah Pemerintah Hindia Belanda membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad (Staatsblad 1918/674) pada tanggal 18 Mei 1918.

Situasi tersebut telah mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan pembaharuan terhadap sistem desentralisasi dan dekonsentrasi secara lebih luas. Dibentuknya Dewan Lokal (Locale Raden) mengakibatkan perlunya penyesuaian susunan pemerintahan Gewest dengan pelaksanaan Decentralisatiewet 1903. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 1922 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Perubahan Pemerintahan atau Bestuurshervormingswet (Staatsblad 1922/216). Undang- undang ini bertujuan membentuk kesatuan-kesatuan hukum yang lebih luas dan dapat dibagi lebih lanjut dalam kesatuan-kesatuan hukum yang lebih sempit. Kesatuan- kesatuan hukum ini adalah bentuk baru dari Gewest (wilayah administratif) maupun bagian dari Gewest. Pembentukan kembali pemerintahan itu adalah penyatuan dan penyamaan luas dan batas Gewest dengan luas dan batas wilayah otonom atau Gewestelijke Raad, demikian pula luas dan batas bagian dari wilayah administratif dengan luas dan batas daerah otonom (Plaatselijke Raad).

Kedua macam Gewest yang sama luas dan batasnya itu disebut Provincie, sedangkan bagian-bagian dari Gewest dinamakan Regenschap. Untuk itu, pada tahun 1924 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Regentschap-ordonantie (Staatsblad 1924/79), sedangkan pengaturan mengenai pemerintahan daerah otonom Gemeente, diperbaharui dengan dikeluarkannya Stadsgemente-ordonantie (Staatsblad 1926/365). Dengan ordonantie ini, sebutan Gemeente berubah menjadi Stadsgemeente.

Berlandaskan undang-undang dan peraturan tersebut, dibentuklah daerah otonom Provinsi (Staatsblad 1926/78), yang terdiri dari daerah-daerah otonom Kabupaten, termasuk Kotapraja (Stadsgemeente). Pulau Jawa dibagi atas 3 buah Provinsi, meliputi
72 Kabupaten dan 19 Stadsgemeenten. Provinsi yang pertama kali dibentuk adalah Provinsi Jawa Barat (Provincie West Java) pada tanggal 1 Januari 1926 (Staatsblad 1930/438), yang diundangkan dalam Staatsblad tahun 1925/378 tanggal 14 Agustus 1925, yang selanjutnya diubah dengan Staatsblad 1925/661, 1926/326, 1928/27 Jo. No.
28, 1928/557, 1930/438 dan 1932/507.

Pada waktu itu, Provinsi Jawa Barat beribukota di Batavia (Jakarta), dengan wilayah terdiri dari 5 Karesidenan, meliputi 18 Kabupaten dan 6 Stadsgemeenten, yaitu :
a. Karesidenan Banten, terdiri atas :
    1) Kabupaten Serang (Staatsblad 1925/379);
    2) Kabupaten Pandeglang (Staatsblad 1925/380); dan
    3) Kabupaten Lebak (Staatsblad 1925/381).

b. Karesidenan Batavia, terdiri atas :
    1) Kabupaten Batavia (Staatsblad 1925/382);
    2) Kabupaten Meester Cornelis (Staatsblad 1925/383); dan
    3) Kabupaten Karawang (Staatsblad 1925/385).

c. Karesidenan Buitenzorg (Bogor), terdiri atas :
    1) Kabupaten Bogor (Staatsblad 1925/384);
    2) Kabupaten Sukabumi (Staatsblad 1925/386); dan
    3) Kabupaten Cianjur (Staatsblad 1925/387).

d. Karesidenan Priangan, terdiri atas :

    1) Kabupaten Bandung (Staatsblad 1925/388);
    2) Kabupaten Sumedang (Staatsblad 1925/389);
    3) Kabupaten Garut (Staatsblad 1925/390);
    4) Kabupaten Tasikmalaya (Staatsblad 1925/391); dan
    5) Kabupaten Ciamis (Staatsblad 1925/392).

e. Karesidenan Cirebon, terdiri atas :
    1) Kabupaten Cirebon (Staatsblad 1925/393);
    2) Kabupaten Kuningan (Staatsblad 1925/394);
    3) Kabupaten Indramayu (Staatsblad 1925/395); dan
    4) Kabupaten Majalengka (Staatsblad 1925/396).

f. Kotapraja (Stadsgemeente), terdiri atas :
   1) Batavia (Staatsblad 1926/366 dan 1929/314);
   2) Meester Cornelis (Staatsblad 1926/367);
   3) Buitenzorg (Staatsblad 1926/368);
   4) Bandung (Staatsblad 1926/369);
   5) Cirebon (Staatsblad 1926/370); dan
   6) Sukabumi (Staatsblad 1926/371).

Tanggal 19 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam Sidang tanggal

18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Sidang itu pula, Soekarno dan Moh. Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, PPKI membentuk sebuah Panitia Kecil yang diketuai oleh Otto Iskandar Di Nata, yang
ditugaskan menyusun rencana mengenai hal-hal yang perlu segera mendapat perhatian
Pemerintah Republik Indonesia.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Kecil menyampaikan empat usulan masalah, yaitu : (1) urusan rakyat, (2) pemerintahan Daerah, (3) pimpinan kepolisian, dan (4) tentara kebangsaan. Masalah pemerintahan Daerah memperoleh perhatian utama, mengingat secara politis kemerdekaan negara Indonesia masih memerlukan dukungan dari rakyat di daerah-daerah dan pengakuan dari negara-negara lain. Melalui pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah- daerah, negara Indonesia yang baru saja merdeka ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan tersebut didukung oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk bekas kerajaan-kerajaan yang telah berubah bentuk menjadi daerah otonom.
Usulan masalah pemerintahan Daerah tersebut dirundingkan dalam rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, antara lain dengan kesimpulan bahwa untuk sementara waktu, daerah Indonesia dibagi dalam 8 Provinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur, yaitu :

a. Jawa Barat : R. Sutarjo Kartohadikusumo;

b. Jawa Tengah : R.P. Suroso;

c. Jawa Timur : R.M.T.A. Suryo;

d. Sumatera : Mr. Teuku Moh. Hasan;

e. Borneo : Pangeran Moh. Nur;

f. Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangi;

g. Maluku : Mr. J. Latuharhary; dan

h. Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ktut Puja.

Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari 8 Provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan dengan R. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur pertama yang berkedudukan di Jakarta (kantor resminya bertempat di gedung bekas Kantor Gubernur West Java pada zaman Kolonial Hindia Belanda, yaitu gedung yang sekarang dijadikan Museum Fatahillah, di Jalan Taman Sunda Kalapa). Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Agustus 1945.

#RH

Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Sosialisasi Aplikasi Bogor Integrated System of Aspiration (BISA)

Sosialisasi aplikasi Bogor Integrated System of Aspiration (BISA) yang diikuti Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 13 Kota Bogor, Rabu (27/02/2019). BISA adalah media bagi masy

27/02/2019 12:57 WIB - #Admin
Statistik Nilai UN Tahun Pelajaran2017/2018

Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2017/2018 yang diselenggarakan di SMP Negeri 13 Bogor dan diikuti oleh 248 orang peserta didik, dari 246 orang peserta didik yang ikut U

26/02/2019 08:21 WIB - #Admin
Daya Serap UNBK 2017/2018 [IPA]

Daya serap Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada SMP Negeri 13 Bogor adalah sebagai berikut : dari inf

25/02/2019 13:57 WIB - #Admin
Daya Serap UNBK 2017/2018 [Matematika]

Daya serap Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk mata pelajaran Matematika pada SMP Negeri 13 Bogor adalah sebagai berikut : dari info grafis di atas

25/02/2019 11:13 WIB - #Admin
Daya Serap UNBK 2017/2018 [Bahasa Inggris]

Daya serap Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris pada SMP Negeri 13 Bogor adalah sebagai berikut : dari info grafis di a

25/02/2019 10:38 WIB - #Admin
Daya Serap UNBK 2017/2018 [Bahasa Indonesia]

Daya serap Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP Negeri 13 Bogor adalah sebagai berikut : dari info gra

25/02/2019 10:09 WIB - #Admin
Capaian UN Tahun Pelajaran 2017/2018

Capaian Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 yang dilaksanakan dengan sistem UNBK, dari 246 siswa kelas 9 tahun pelajaran 2017/2018 alhamdulillah semua nya lulus, dan Nilai nya masi

25/02/2019 09:16 WIB - #Admin
Kunjungan Dinas Lingkungan Hidup dan MKKS kabupaten Luwu Timur Prov Sulawesi Selatan

SMP Negeri 13 Bogor kembali dipercaya sebagai tempat untuk studi banding tentang Sekolah Adiwiyata, Seperti kita tahu SMPN 13 Bogor sudah menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri sejak Tahun 2

15/01/2019 15:35 WIB - #Admin
Transparansi dana BOS APBN di SMPN 13 Bogor

Seperti kita tahu bahwa penggunaan dana BOS APBN setiap tahun nya diatur oleh Juknis BOS APBN yang dikeluarkan oleh kemdikbud, penggunaan dana BOS berdarakan Juknis bisa digunakan untuk

08/01/2019 18:17 WIB - #Admin
Implementasi Eraport di SMPN 13 Bogor

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan meneng

09/11/2018 19:10 WIB - #Admin